Kemiskinan di Indonesia
Kemiskinan
adalah masalah ekonomi yang pasti dialami oleh semua negara termasuk Indonesia
sebagai negara dengan kategori negara berkembang. Upaya sebuah negara berubah
menjadi semakin maju tidak berarti tidak meninggalkan masalah. Kemiskinan adalah
sebuah masalah sensitif karena melibatkan banyak sekali unsur di dalamnya,
bahkan tidak hanya masalah keuangan atau ekonomi, tetapi juga merembet ke
permasalahan perbedaan status sosial dan SARA sehingga kemiskinan adalah sebuah
permasalahan yang bersifat
multi
dimensional.
Maksudnya
adalah kemiskinan memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin secara aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek
sekunder yang berupa miskin akan relasi, sumber-sumber keuangan dan informasi.
Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut dapat ditemui dalam bentuk kekurangan gizi,
air, perumahan yang sehat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan tingkat
pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan
baik secara langsung maupun tidak langsung.
Secara umum
Indonesia adalah negara yang sedang berproses menuju negara industri yang maju.
Hal ini ditandai dengan sedikitnya efek yang diterima ketika terjadi krisis
ekonomi global tahun 2008 kemarin, tepat di belakang negara-negara industri
besar dunia seperti Cina dan India. Namun bagaimanapun Indonesia tetaplah
negara berkembang yang memiliki permasalahan ekonomi termasuk kemiskinan.
Sejak
pemerintahan zaman orde lama hingga pasca reformasi, ada beberapa moment krusial
tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Seperti di zaman Orde Baru
pimpinan Soeharto. Pasca turunnya Soekarno dan diangkatnya Soeharto sebagai
Presiden, beliau mencangkan program-program pembentuk ekonomi rakyat dengan
cita-cita membentuk Indonesia sebagai negara dengan spesialisasi tertentu dan
terwujud ide untuk melakukan swasembada pangan (beras). Dengan kondisi
Indonesia sebagai negara agraris, Soeharto membentuk Indonesia sebagai negara
swasembada beras dunia, yang diikuti oleh pujian oleh khalayak dunia. Tidak
hanya itu, Soeharto juga membuat beberapa kebijakan kesejahteraan sosial
seperti Pelita (Pembangunan Lima Tahun) serta Kredit Usaha Tani. Secara gasir
besar, sumber-sumber program-program pembangunan yang Soeharto buat adalah dari
pinjaman-pinjaman luar negeri seperti IMF dan Consultative Group on Indonesia,
sebuah organisasi negara kreditor untuk Indonesia yang di sponsori oleh
Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional
lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun
sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down
effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan
ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan
industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung
pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997.
Krisis
ekonomi 1997/1998 telah mengubur prestasi ekonomi Orde Baru. Kemiskinan
melonjak tajam hingga mencapai 24,2% di tahun 1998. Hal ini sangat disayangkan
padahal sebelumnya perekonomian kita mendapat pujian sebagai salah satu
kejaiban ekonomi Asia(Sjahrir, 1997 ; Stamboel, 2012)
11
. Krisis
ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, semakin meluas menjadi krisis politik
yang justru menyebabkan semakin parahnya kondisi perekonomian Indonesia.
Demonstrasi mahasiswa merebak ke seluruh penjuru nusantara. Rupiah yang sempat
menguat Rp. 7. 000 per satu dollar AS, melemah kembali ke tingkat Rp. 9. 000.
Lebih-lebih setelah pemerintah memustuskan menaikan harga BBM.
Lepas dari krisis 1998, Indonesia mulai menata kembali
perekonomian. Pemerintah menyadari bahwa harus adanyas ebuah jaminan sosial
agar nantinya kemungkinan terjadinya krisis ekonomi seperti kejadian 1998 tidak
terulang. Sejak saat itu lahir Jaminan Pengaman Sosial (JPS) yang melindungi
masyarakat miskin dan rentan miskin dari guncangan ekonomi. Sejak tahun 2000,
konsep JPS mulai dikaji, dikembangkan dan sedikit demi sedikit dijalankan. Di
periode Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, konsep JPS iniberkembang baik.
TNP2K yang bekerja langsung dibawah Wakil Presiden langsung menanganinya.
Program penanganan kemiskinan ini berevolusi menjadi program empat kluster
(bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM dan program
murah) yang merupakan program andalan pemerintah.
REFERNSI :
Komentar
Posting Komentar